Komisi XI DPR RI mengapresiasi semangat  APBN-P 2015 yaitu melakukan koreksi total atas model belanja pemerintah di tahun-tahun sebelumnya. Fokus belanja pemerintah pada lima program unggulan atau prioritas yang membutuhkan lingkungan ekonomi dan politik yang kondusif.

Lima program unggulan tersebut; Kedaulatan pangan, energi & kelistrikan, kemaritiman & pariwisata, industri; Pelayanan kewajiban dasar oleh negara, seperti  pendidikan, kesehatan, dan perumahan; Pengurangan kesenjangan struktural dan regional; Pembangunan infrastruktur konektivitas dan program unggulan lain yang sepenuhnya didukung oleh DPR. 

 
“Terkait penetapan asumsi ekonomi makro, Komisi XI dengan Pemerintah telah membuat tonggak sejarah penting yaitu ditetapkannya target pembangunan yang terukur dan memiliki visi keadilan sosial. Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Gini Rasio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator kualitas kinerja pemerintah dalam menjalankan pembangunan,” kata Ketua Komisi XI Fadel Muhammad, dalam rilisnya kepada awak media, beberapa waktu yang lalu.

Gini Rasio dan IPM, tambah Politisi Golkar ini, menjadi penting sebagai  indikator keberhasilan pembangunan karena berdasarkan data historis selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan Gini Rasio yang sangat signifikan pada tahun 2005 masih  sebesar 0.363 pada tahun 2013 sudah mencapai 0,413.

 
“Ini adalah isyarat ketimpangan semakin memburuk. Oleh karena itu, Komisi XI berkomitmen terhadap tercapainya target pembangunan yang berkualitas dengan menempatkan empat indikator target pembangun,” imbuhnya.

Politisi asal Dapil Gorontalo ini menjelaskan, target pembangunan dipengaruhi oleh salah satunya Perluasan Pendapatan Negara dan Penyertaan Modal Negara. Perluasan pendapatan Negara memungkinkan pemerintah mempunyai ruang fiskal yang besar sehingga mampu melaksanakan semua program kegiatan. Penyertaan Modal Negara dapat diberikan kepada BUMN, jika BUMN tersebut mempunyai keterkaitan dengan lima program prioritas pemerintah, yang diharapkan mampu berkontribusi pada pencapaian target pemerintah.

“Seharusnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah kepada BUMN adalah mewujudkan program-program prioritas yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas sebagaimana dinyatakan dalam target pembangunan yang ditetapkan dalam RAPBN-P 2015 berupa penurunan gini rasio, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan IPM,” jelas Fadel.

 
Itulah sebabnya, kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini usaha memberikan PMN kepada BUMN yang berada di koordinasi kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi XI harus dievaluasi secara  cermat dan hati-hati berdasarkan tujuan, aktivitas BUMN dan kinerja BUMN tersebut selama ini. (sf), foto : naefurodji/parle/hr.